makalah kependudukan dan sumber daya manusia di indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Perpadatan penduduk itu dapat dilihat dari hasil sensus penduduk yang semakin tahun semakin meningkat. Dibandingkan dengan Negara-negara yang sedang berkembang lainnya, Indonesia merupakan Negara yang sedang membangun dengan mempunyai masalah kependudukan yang sangat serius disertai dengan jumlah penduduk yang sangat besar dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi dan persebaran penduduk yang tidak merata. Jumlah penduduk bukan hanya merupakan modal, tetapi juga akan merupakan beban dalam pembangunan. Masih tingginya pertumbuhan penduduk dan kurang seimbangnya penyebaran dan struktur umur penduduk merupakan masalah utama yang dihadapi Indonesia dalam bidang kependudukan. Oleh karena itu, untuk mengurangi masalah tersebut pemerintah harus meningkatkan sumber daya manusia, karena sumber daya manusia merupakan salah satu factor utama dalam melaksanakan pembangunan. Secara makro, faktor-faktor masukan pembangunan, seperti sumber daya alam, material dan finansial tidak akan memberi manfaat secara optimal untuk perbaikan kesejahteraan rakyat bila tidak didukung oleh memadainya ketersediaan faktor SDM, baik secara kualitas maupun  kuantitas. Pelajaran yang dapat dipetik dari berbagai negara maju adalah, bahwa kemajuan yang dicapai oleh bangsa-bangsa di negara-negara tersebut didukung oleh SDM yang berkualitas. Jepang, misalnya sebagai negara pendatang baru (late comer)  dalam kemajuan industri dan ekonomi memulai upaya mengejar ketertinggalannya dari negara-negara yang telah lebih dahulu mencapai kemajuan ekonomi dan industri (fore runners) seperti Jerman, perancis dan Amerika dengan cara memacu pengembangan SDM.[1]

Pengembangan SDM pada intinya diarahkan dalam rangka meningkatkan kualitasnya, yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas. Hasil berbagai studi menunjukkan, bahwa kualitas SDM merupakan faktor penentu produktivitas, baik secara makro maupun mikro. Sumber daya manusia (SDM) secara makro adalah warga negara suatu bangsa khususnya yang telah memasuki usia angkatan kerja yg memiliki potensi untuk berperilaku produktif (dengan atau tanpa pendidikan formal) yg mampu memenuhi kebutuhan hidup sendiri dan keluarganya yang berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat di lingkungan bangsa atau negaranya.[2]

Dalam konteks mikro, sumber daya manusia adalah manusia/orang yang bekerja di lingkungan sebuah organisasi yang disebut pegawai, karyawan, personil, pimpinan / manajer, pekerja, tenaga kerja, majikan buruh dan lain-lain. Di lingkungan organisasi bidang pendidikan adalah semua pegawai administratif, pendidik /guru, dosen serta tenaga kependidikan lainnya.[3]

Oleh karena itu, dari pemaparan diatas kami akan mengangkat studi kasus tentang peran pemerintah dalam menanggulangi kepadatan penduduk dan dalam meningkatkan sumber daya manusia.   

B.     Rumusan Masalah

1.      Apa pengertian kependudukan dan sumber daya manusia ?

2.      Bagaimana kependudukan dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia ?

3.      Bagaimana sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan indonesia ?

4.      Bagaimana peran pemerintah dalam  menanggulangi kepadatan penduduk dan dalam meningkatkan sumber daya manusia?

C.    Tujuan

1.      Mengetahui pengertian dari kependudukan dan sumber daya manusia.

2.      Mempelajari proses kependudukan dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia.

3.      Mengetahui sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia.

4.      Mengetahui peran pemerintah dalam menanggulangi kepadatan penduduk dan dalam meningkatkan sumber daya manusia.

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Pengertian Kependudukan dan Sumber Daya Manusia

1.      Pengertian kependudukan

Kependudukan adalah hal-hal yang berhubungan dengan struktur, jumlah, jenis kelamin, umur, perkawinan, kehamilan, kelahiran, kematian dan lain-lain hingga ketahanan yang berhubungan dengan ekonomi, soisal, budaya serta politik. Sedangkan yang dimaksud dengan penduduk yaitu warga negara dan orang asing yang tinggal di negara tersebut. Misalnya seperti warga negara Republik Indonesia dan juga warga negara asing yang tinggal di Republik Indonesia.[4] Dalam pengertian ini terdapat kata lain dari kependudukan yaitu demografi. Demografi adalah suatu ilmu yang mempelajari berbagai macam dinamika kependudukan, diantaranya seperti ukuran, struktur, distribusi penduduk dan bagaimana jumlah penduduk dapat berubah-ubah setiap waktu yang diakibatkan oleh kelahiran, penuaan, kematian dan migrasi penduduk. Analisis kependudukan dapat berfokus kepada masyarakat secara menyeluruh ataupun pada kelompok-kelompok tertentu yang berdasarkan pada kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan ataupun entitas tertentu.[5]

Dalam mempelajari demografi atau kependudukan terdapat beberapa komponen terpenting yang perlu kita perhatikan diantaranya seperti kelahiran, kematian dan migrasi penduduk. Sedangkan terdapat dua faktor penunjang lain yang tidak kalah penting yaitu tingkat dari mobilitas sosial dan perkawainan.[6]

Berbagai macam informasi yang berkaitan dengan kependudukan sangat dibutuhkan bagi pihak-pihak yang ada dalam masyarakat. Bagi pihak pemerintah informasi mengenai kependudukan sangat membantu dalam menyusun berbagai macam perencanaan, misalnya seperti: pendidikan, kesejahteraan, pajak, perbaikan jalan, membuat jalan baru, meningkatkan perkebunan, meningkatkan pertanian dan lain-lain.[7]

2.      Pengertian sumber daya manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak bisa dilepaskan dari sebuah organisasi, baik perusahaan ataupun instuisi. Selain itu, SDM juga merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan suatu perusahaan. Pada hakikaktnya, SDM adalah manusia yang dipekerjakan di suatu organisasi yang nantinya akan menjadi penggerak untuk bisa mencapai tujuan organisasi itu sendiri.[8]

Pengertian sumber daya manusia dan penerapannya sering kali masih belum sejalan dengan keinginan organisasi. Sementara keselarasan dalam mengelola SDM menjadi faktor utama kesuksesan jalannya sebuah organisasi. SDM terdiri dari daya fikir dan daya fisik setiap manusia. Tegasnya kemampuan setiap manusia ditentukan oleh daya fikir dan daya fisiknya. SDM atau manusia menjadi unsur utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Peralatan yang handal atau canggih tanpa peran aktif SDM, tidak berarti apa-apa. Daya pikir adalah kecerdasan yang dibawa sejak lahir (modal dasar) sedangkan kecakapan diperoleh dari usaha (belajar dan pelatihan). Kecerdasan tolok ukurnya Intelegence Quotient (IQ) dan Emotion Quality (EQ).[9]

B.     Kependudukan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia

1.      Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan suatu yang menunjukkan kepadatan atau banyaknya orang pada suatu wilayah. Jumlah penduduk suatu negara dapat diketahui melalui beberapa cara yaitu sensus penduduk, survei penduduk dan registrasi penduduk.

a.       Sensus Penduduk yaitu penghitungan jumlah penduduk oleh Pemerintah dalam jangka waktu tertentu secara serentak. Data yang disajikan meliputi data demografi, sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Selanjutnya data-data tersebut dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan misalnya untuk bahan perencanaan kebijakan pembangunan. Sensus penduduk ada dua macam yaitu :

-      Sensus De Facto yaitu penghitungan penduduk yang dilakukan pada setiap yang berada di suatu wilayah ketika sensus dilaksanakan.

-      Sensus De Jure yaitu pencacahan terhadap penduduk yang benar-benar bertempat tinggal di wilayah yang dilaksanakan sensus.

b.      Survei Penduduk yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan penelitian dan menyediakan data statistik kependudukan pada waktu dan tempat tertentu. Survei yang dilakukan meliputi survei ekonomi nasional, survei angkatan kerja nasional dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS).

c.       Registrasi yaitu proses kegiatan pemerintah yang meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan tempat tinggal dan perubahan pekerjaan secara rutin. Pencatatan ini terutama dilakukan di tingkat pemerintah terendah yaitu kelurahan.[10]

2.      Pertumbuhan Penduduk Indonesia

Populasi penduduk Indonesia, yang berjumlah lebih dari 255 juta orang, bertumbuh dalam laju yang menguatirkan menurut Surya Chandra Surapaty, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Saat ini, persentase pertumbuhan rata-rata penduduk Indonesia setiap tahunnya mencapai 1,49%. Ini berarti bahwa setiap tahunnya penduduk Indonesia bertambah 4,5 juta orang.[11] Kepala BKKBN Surapaty menganggap laju pertumbuhan ini menguatirkan karena kebanyakan bayi baru ini dilahirkan di wilayah-wilayah miskin (seperti pemukiman kumuh atau desa nelayan), mengimplikasikan bahwa mereka kekurangan akses untuk pendidikan yang layak dan karenanya tidak memiliki lingkungan yang kondusif untuk mengembangkan keahlian tinggi yang dibutuhkan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi (pekerjaan), tabungan yang lebih tinggi, dan kesempatan-kesempatan investasi yang lebih tinggi (contohnya membeli rumah), supaya dapat keluar dari kemiskinan.[12] BKKBN secara spesifik menargetkan wilayah-wilayah miskin untuk program perencanaan keluarga dan pengembangan keluarga. Surapaty mengakui bahwa hasil dari program Keluarga Berencana (KB) pemerintah telah menurun selama satu dekade terakhir. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia (setelah Republik Rakyat Tiongkok, India dan Amerika Serikat). Berdasarkan pada proyeksi pemerintah, diumumkan di awal 2014 jumlah penduduk Indonesia akan bertumbuh dari 237,6 juta orang di 2010 menjadi 271,1 juta orang di 2020 dan menjadi 305,6 juta orang di 2035.[13]

Jumlah Penduduk Indonesia:

2010

2015¹

2020¹

2035¹

Jumlah Penduduk Indonesia  (dalam juta)

237.6

255.0

271.1

305.6

3.      Kebijakan Kependudukan di Indonesia

Kebijakan kependudukan adalah kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar, komposisi, distribusi dan tingkat perkembangan penduduk. Sedangkan DR. Elibu Bergman (Harvard University) mendefinisikan kebijakan penduduk sebagai tindakan-tindakan pemerintah untuk mencapai tujuan dimana di dalamnya termasuk pengaruh dan karakteristik penduduk.[14] Kebijakan penduduk dibedakan antara[15] :

a.       Kebijakan yang mempengaruhi variabel-variabel kependudukan, contoh : program KB.

b.      Kebijakan yang menanggapi perubahan-perubahan dalam bidang kependudukan, contoh : pembukaan lapangan kerja baru seluas-luasnya.

c.       Kebijakan yang mempengaruhi variabel-variabel kependudukan dapat bersifat :

Langsung, contoh : pelayanan KB yang secara langsung mempengaruhi besarnya penduduk dengan tujuan menurunkan kelahiran.

Tidak langsung, contoh : membatasi pemberian tunjangan beras bagi para pegawai dimana tunjangan hanya diberikan untuk pegawai yang bersangkutan, pasangannya, dan untuk maksimun 3 orang anak kandung.

C.    Sumber Daya Manusia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia

1.      SDM dalam Konteks Pembangunan Indonesia

Sebelum kita berbicara mengenai peran sumber daya manusia dalam pembangunan ekonomi Indonesia, terlebih dahulu mari kita bahas mengenai pembangunan ekonomi. Pada umumnya pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang dengan perubahan ciri-ciri penting suatu masyarakat, yaitu perubahan baik dalam hal teknologi, pola pikir masyarakat maupun kelembagaan.[16]

Dalam pembangunan ekonomi suatu negara melibatkan faktor-faktor yang berperan penting, salah satunya adalah sumber daya manusia (SDM). Keadaan SDM suatu negara sanggat mempengarui pembangunan ekonomi negara tersebut. Untuk dapat mempercepat tingkat pembangunan ekonomi maka diperlukan SDM yang unggul diberbagai bidang.

2.       Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia

Kualitas sumber daya manusia merupakan merupakan komponen penting dalam setiap gerak pembangunan. Hanya dari sumber daya manusia yang berkualitas tinggilah yang dapat mempercepat pembangunan bangsa. Jumlah penduduk yang besar, apabila tidak diikuti dengan kualitas yang memadai, hanyalah akan menjadi beban pembangunan. Kualitas penduduk adalah keadaan penduduk baik secara perorangan maupun kelompok berdasarkan tingkat kemajuan yang telah dicapai.[17]

Agar menjadi sumber daya manusia yang tangguh penduduk harus mempunyai kualitas yang memadai sehinga dapat menjadi modal pembangunan yang efektif. Tanpa adanya peningkatan kualitas, jumlah penduduk yang besar akan menimbulkan berbagai masalah dan menjadi beban pembangunan. Analisis mengenai kualitas sumber daya manusia sering dibedakan menjadi kualitas fisik dan kualitas non fisik. Indikator yang dapat menggambarkan kualitas fisik penduduk meliputi tingkat pendidikan, derajat kesehatan, dan indeks mutu hidup. Kualitas non fisik meliputi kualitas spiritual keagamaan, kekaryaan, etos kerja, kualitas kepribadian bermasyarakat, dan kualitas hubungan selaras dengan lingkungannya. Sampai saat ini, baik kualitas fisik maupun non fisik sumbar daya manusia Indonesia masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Karena adanya kesulitan pengukuran kualitas non fisik, sehingga yang sering di jadikan patokan adalah kualitas fisik.[18]

Kualitas kehidupan fisik penduduk setiap negara berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini disebabkan oleh lingkungan, letak geografis, dan ras genetiknya. Negara-negara yang berada disekitar khatulistiwa, kualitas penduduknya tergolong rendah dan negara-negara tersebut merupakan negara terbelakang di bidang ekonomi dibandingkan  dengan negara-negara yang berada di daerah subtropis. Keadaan ini kemungkinan besar disebabkan karena daerah-daerah disekitar khatulistiwa tidak mengenal pergantian musim seperti di daerah sub tropis, sehingga mereka bisa hidup sepanjang tahun tanpa mengalami kesulitan mencari perlindungan terutama di musim dingin. Hal inilah yang mendidik penduduknya kurang berfikir untuk menghadapi tantangan alam, dan akhirnya menyebabkan sifat malas.[19]

Dengan keadaan yang demikian, maka penduduk disekitar khatulistiwa hidupnya tetap miskin walaupun daerah-daerah tersebut kaya akan sumber daya alam. Keadaan ini sangat berbeda dengan keadaan penduduk di daerah subtropis walaupun daerahnya tidak tersedia sumber daya alam yang banyak, namun mereka sanggup menguasai teknologi, sehingga hasil penguasaan teknologi tersebut membuat kualitas kehidupan mereka menjadi lebih baik. Indonesia yang mengedepankan sektor ekonomi yang selama ini menjadi prioritas pembangunan, ternyata tidak mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tiga faktor utama penentu HDI (Human Development Indeks) yang dikembangkan UNDP adalah:

1.      Pendidikan

Kualitas penduduk dalam bidang pendidikan sangat penting untuk diketahui, sebab dapat menggambarkan kemampuan penduduk dalam menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di bidang pendidikan salah satu masalah yang dihadapi Indonesia adalah tingkat putus sekolah yang tingi. Walaupun putus sekolah itu sudah terjadi jauh sebelum krisis moneter, namun semakin menjadi-jadi setelah Indonesia mengalami krisis moneter. Untuk mengukur tingkat pendidikan penduduk, dapat dilakukan dengan cara memperhatikan data penduduk yang masih buta huruf, tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, dan tamat Universitas. Semakin tinggi presentase penduduk yang yang masih berarti kualitas penduduk di nagara yang bersangkutan dilihat dari aspek pendidikan sangat rendah. Dan secara umum bahwa tingkat pendidikan penduduk Indonesia masih relatif rendah bahkan ada yang masih buta huruf.[20]

2.      Kesehatan

Selain pendidikan, kesehatan penduduk merupakan faktor penting yang perlu untuk ditingkatkan, sebab jika penduduk terus-terusan sakit, akan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas. Artinya, semakin banyak penduduk yang sakit, maka akan semakin rendah kualitas penduduk berdasarkan tingkat kesehatan.[21]

Kondisi kesehatan dan gizi anak di Indonesia masih memprihatinkan. Selain cakupan yang masih rendah, program yang diselenggarakan itu masih masih terfragmentasi sehingga tidak menyentuh kebutuhan tumbuh kembang anak secara holistik. Rendahnya cakupan dan kualitas penyelenggaraan program pengembangan anak usia dini mengakibatkan kondisi anak Indonesia masih memprihatinkan yang ditunjukkan dengan rendahnya derajat kesehatan dan gizi. Masalah kurang gizi pada anak dapat ditunjukkan dari kurangnya energi dan protein  (gizi makro) dan gizi mikro (terutama kurang vitamin A, anemia, kurang yodium). Sampai dengan tahun 2000, keadaan gizi masyarakat menunjukkan kemajuan, yaitu terlihat dengan menurunnya penderita masalah gizi utama (protein, karbohidrat) pada berbagai kelompok umur. Akan tetapi sejak tahun 2000 sampai saat ini kekurangan gizi pada anak balita meningkat, diantaranya menderita gizi buruk.[22]

Rendahnya derajat kesehatan dan gizi pada anak usia dini lebih banyak terjadi pada anak yang berasal dari keluarga tidak mampu dan yang tinggal di wilayah pedesaan, serta di wilayah dengan penyediaan layanan social dasar yang tidak memadai.

Sedangkan untuk meningkatkan/meratakan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan yang terjangkau, diwujudkan melalui revitalisasi sistem kesehatan dasar dengan memperluas jaringan yang efektif dan efisien termasuk posyandu dan polindes, peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan/revitalisasi kader PKK, pembentukan standar pelayanan kesehatan minimum untuk kinerja sistem kesehatan yang komprehensif, serta memperbaiki sistem informasi pada semua tingkatan pemerintah. Upaya surveillance dan monitoring dilakukan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaporan hal-hal penting, pengalokasian budget dan personil pada saat outbreak investigation, control dan rapid response, peningkatan early warning system/penunjang kedaruratan, serta pengaplikasian National Pandemic Preparedness Plan.

Untuk pendanaan kesehatan, Depkes akan meningkatkan anggaran sektor kesehatan nasional melalui APBN sebesar 5-15%, meningkatkan anggaran kesehatan di daerah melalui APBD sebanyak 15%, melakukan penghapusan wajib setor hasil pelayanan kesehatan di daerah, meningkatkan transfer dana dari pusat untuk sektor kesehatan daerah melalui dana alokasi khusus (DAK), dana dekonsentrasi (Dekon), meningkatkan anggaran untuk prevensi dan promosi serta membentuk sistem jaminan kesehatan sosial nasional (Askeskin).[23]

Lebih lanjut Menkes menegaskan bahwa untuk melaksanakan pembinaan pembangunan kesehatan diperlukan dukungan politis dalam upaya penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Selain itu semua desa harus memiliki tenaga bidan yang berkualitas (capable) yang ditunjang dengan dukungan operasional yang memadai. Sejauh ini semua desa telah memiliki Pondok Persalinan Desa yang dilengkapi dengan sarana dan biaya operasional yang memadai.[24]

3.       Ekonomi

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor dalam perubahan perekonomian. Dalam artian bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi. Dalam kaitannya dengan hal tersebut ada hal yang penting yang menyangkut kondisi sumber daya manusia Indonesia, yaitu :

Pertama adanya ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja nasional pada krisis ekonomi sekitar 92,73 juta orang, sementara jumlah kesempatan kerja yang ada hanya sekitar 87,67 juta orang, dan ada sekitar 5,06 juta orang penganggur terbuka (open unemployment). Angka ini meningkat terus selama krisis ekonomi yang kini berjumlah sekitar 8 juta.[25]

Kedua masalah tersebut menunjukkan bahwa ada kelangkaan kesempatan kerja dan rendahnya kualitas angkatan kerja secara nasional di berbagai sektor ekonomi. Lesunya dunia usaha akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini mengakibatkan rendahnya kesempatan kerja terutama bagi lulusan perguruan tinggi. Sementara di sisi lain, jumlah angkatan kerja lulusan perguruan tinggi terus meningkat. Kesempatan kerja yang terbatas bagi lulusan perguruan tinggi menimbulkan dampak semakin banyak angka pengangguran sarjana di Indonesia. Fenomena meningkatnya angka pengangguran sarjana seyogyanya perguruan tinggi ikut bertanggung jawab. Fenomena pengangguran sarjana merupakan kritik bagi perguruan tinggi, karena ketidakmampuannya menciptakan iklim pendidikan yang mendukung kemampuan wirausaha mahasiswa.

Masalah sumber daya manusia ini menyebabkan proses pembangunan yang berjalan selama ini kurang di dukung oleh produktivitas tenaga kerja yang memadai. Itu sebabnya keberhasilan pembangunan yang selama 32 tahun dibanggakan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 7%, hanya berasal dari pemanfaatan sumber daya alam intensif (hutan dan hasil tambang),  arus modal asing berupa pinjaman dan investasi langsung. Dengan demikian bukan berasal dari kemampuan produktivitas sumber daya manusia yang tinggi. Keterpurukan ekonomi nasional yang berkepanjangan hingga kini merupakan bukti kegagalan pembangunan akibat dari rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi persaingan ekonomi. Kenyataan ini belum menjadi kesadaran bagi bangsa Indonesia untuk kembali memperbaiki kesalahan pada masa lalu.[26]

D.    Peran Pemerintah Pusat dalam Menanggulangi Kepadatan Penduduk dan dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

1.      Peran Pemerintah Pusat dalam Menanggulangi Kepadatan Penduduk

Pada masa lampau sering ada sikap dan kebijakan pada pemerintah dan para pemimpin agama. Ada pemerintah yang melihat masalah kependudukan dari sudut kekuatan militer yaitu untuk menghentikan menurunnya kekuasaan dan pengaruh bangsa mereka didunia. Akan tetapi pandangan yang demikian itu tidak lama dipertahankan, karena muncul keprihatinan umum atas dasar pandangan Malthus tentang pertambahan penduduk dalam hubungannya dengan sumber daya. Ada korelasi negatif yang kuat antara kesehatan anak dan besarnya keluarga. Pertambahan yang cepat dari jumlah anak juga menghambat perbaikan pendidikan, beban ketergantungan juga bertambah, sehingga merusak sumberdaya yang dapat digunakan untuk menaikkan tingkat kehidupan, lebih banyak bantuan yang diperlukan. Ketimpangan bertambah disebabkan adanya beberapa perkembangan seperti kenaikan  harga dan sewa tanah, serta timbul berbagai masalah perkotaan yang berat.

Dalam masalah ini pemerintah telah mengambil kebijakan yang ditujukan untuk memperlamat tingkat pertumbuhan penduduk. Diantaranya adalah menganjurkan untuk kawin pada usia yang lebih tua, lebih sedikit anak dan dengan jarak yang lebih lama. Pemerintah juga mengadakan program keluarga berencana, dengan mendirikan klinik khusus untuk keperluan itu, dilengkapi dengan dokter dan bidan. Pemerintah harus memusatkan usahanya untuk memudahkan orang mendapatkan kontrasepsi, barangkali dengan harga yang disubsidi, melalui jaringan perdagangan sehari-hari seperti warung dan pedagang keliling.

Sebaliknya dapat dikemukakan bahwa satu-satunya kontrasepsi yang aman dan dapat diandalkan untuk didistribusikan secraa komersial ialah kondom, yang menempatkan kesuburan secara tegas dalam pengendalian pria. Semua metode yang diterapkan kepada wanita memerlukan setidak-tidaknya semacam bantuan atau pengawasan professional, selain itu bila lebih perlu lagi, dilakukan pembedahan sterilisasi baik untuk wanita maupun pria. Selain itu pemerintah juga membuat kebijakan untuk membatasi kelahiran. Contohnya, pendidikan kependudukan disekolah-sekolah, ditariknya tunjangan keluarga setelah tiga anak, meningkatkan usia kawin minimal, menegaskan bahwa bantuan dibarengi adanya pengendalian penduduk dengan pembentukan badan-badan khusus untuk menangani masalah kependudukan, dan lebih banyak riset tentang pemilihan jenis kelamin anak, tegnologi kontrasepsi yang diperbaiki, dan tentang sarana-sarana social untuk mencapai tujuan fertilitas.

Pertumbuhan penduduk juga membuat lebih sulit untuk menaikkan tingkat kehidupan, dan bahwa mengekang kesuburan umat manusia merupakan kondisi yang penting bagi perbaikan itu. Masalah lain dari adanya ledakan penduduk ialah  pada bidang polusi, pangan, sumber daya yang tidak dapat diperbarui dan energi.

Akhir-akhir ini produk pertanian dan industri telah menggunakan alat yang menimbulkan tingkat polusi udara dan air yang tidak dapat dibiarkan lagi. Karbon dioksida akan menaikkan temperature di seluruh dunia, karena gas ini mempunyai tendensi yang kuat mengabsorbsi radiasi pada gelombang yang banyak menyalurkan radiasi dari bumi. Oleh karena itu , lebih banyak karbondioksida di atmosfer berarti lebih banyak radiasi yang terjebak dan menimbulkan “efek rumah kaca”. Hal tersebut dapat diminimalisir dengan memperbanyak tumbuhan hijau untuk mengembalikan keseimbangan oksigen dan karbondioksida. Adapun kebijakan dan usaha pemerintah dalam menanggulangi kepadatan penduduk yaitu:

1.      Kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia dalam upaya mengatasi masalah jumlah penduduk, yaitu:

a.       Mencanangkan program Keluarga Berencana (KB) sebagai gerakan nasional, dengan cara memperkenalkan tujuan-tujuan program KB melalui jalur pendidikan, mengenalkan alat-alat kontrasepsi kepada pasangan usia subur, dan menepis anggapan yang salah tentang anak. Meski program ini cenderung bersifat persuasif ketimbang dipaksakan. Program ini dinilai berhasil menekan tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia.

b.      Menetapkan Undang-Undang Perkawinan yang di dalamnya mengatur serta menetapkan tentang batas usia nikah.

c.       Membatasi pemberian tunjangan anak bagi PNS/ABRI hanya sampai anak kedua. 

2.      Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dalam menekan laju pertumbuhan penduduk antara lain meliputi hal-hal berikut ini:

a.       Meningkatkan pelayanan kesehatan dan kemudahan dalam menjadi akseptor Keluarga Berencana.

b.      Mempermudah dan meningkatkan pelayanan dalam bidang pendidikan, sehingga keinginan untuk segera menikah dapat dihambat.

c.       Meningkatkan wajib belajar pendidikan dasar bagi masyarakat, dari 6 tahun menjadi 9 tahun.

Kepadatan penduduk dihitung dengan membagi jumlah penduduk dengan luas area dimana mereka tinggal. Beberapa pengamat masyarakat percaya bahwa konsep kapasitas muat juga berlaku pada penduduk bumi, yakni bahwa penduduk yang tak terkontrol dapat menyebabkan katastrofi Malthus. Beberapa menyangkal pendapat ini. Pada intinya Pemerintah telah membuat sebuah kebijakan dan usaha cara penanggulan diantaranya: mencananngkan KB, menetapkan UU perkawinan, dan membatasi Tunjangan PNS/ ABRI. Adapun usaha pemerintah dalam menekan laju pertumbuhan penduduk yaitu: meningkatkan pelayanan kesehatan, mempermudah dan peningkatan dibidang pendidikan, dan meningkatkan wajib belajar 9 tahun.^[27]

2.      Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Untuk menyiapkan generasi emas, pendidikan tetap menjadi jalan utama. Dalam hal ini, pendidikan untuk semua (education for all) menjadi pekerjaan yang perlu dituntaskan. Bukan sekadar pemerataan, tetapi juga peningkatan kualitas. Upaya tersebut yaitu seperti melakukan gerakan pendidikan anak usia dini serta penuntasan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar. Di samping itu perluasan akses ke perguruan tinggi juga disiapkan melalui pendirian perguruan tinggi negeri di daerah perbatasan dan memberikan akses secara khusus kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi, tetapi berkemampuan akademik.
Periode saat ini sebagai upaya menyiapkan generasi untuk berpuluh-puluh tahun mendatang. Generasi masa depan harus dipersiapkan sejak sekarang. Pendidikan harus terus berikhtiar membangun generasi bangsa yang cakap secara intelektual, anggun secara moral, dan siap menghadapi tantangan zamannya. Pendidikan juga harus mampu melahirkan generasi bangsa yang memiliki jiwa dan pikiran besar untuk membangun negerinya. Di sisi lain, yang juga perlu disadari, pendidikan bukan tanggung jawab pemerintah/negara semata. Pendidikan sebagai jalan kemajuan negeri ini harus menjadi komitmen dan kesadaran bersama.

Generasi muda Indonesia jangan merasa kalah dengan bangsa asing. Dengan level kualitas yang dimiliki, generasi muda tanah air memiliki kualitas yang hampir sama dan mampu bersaing di level internasional. Hanya saja, terkadang generasi muda Indonesia memiliki kelemahan dalam tiga hal yaitu komunikasi dalam bahasa inggris, inovatif dan jiwa kewirausahaan, dan terakhir soft skill yang mencakup penilaian terhadap kemampuan diri sendiri.
Permasalahan dunia dan permasalahan nasional yang semakin komplek menuntut kita untuk senantiasa belajar agar tidak gagap terhadap perubahan. Jumlah penduduk yang semakin meningkat, cadangan energi yang kian menipis, ragam budaya yang berbeda, konflik internal dan internasional mengharuskan kita untuk senantiasa belajar. Fakta yang ada memperlihatkan bahwa pendidikan konvensional pada saat ini kurang memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah yang ada malah semakin memperlebar kesenjangan yang ada. Pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan alternatif yang dapat memberikan warna baru dalam dunia pendidikan. Selain itu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat juga dilakukan dengan cara yang lain, yaitu :

1.      Meningkatkan kualitas Pendidikan di Indonesia

2.      Menambah lapangan kerja yang memadai

3.      Peningkatan perekonomian Indonesia

Arah pembangunan sumber daya manusia di indonesia ditujukan pada pengembangan kualitas sumber daya manusia secara komprehensif meliputi aspek kepribadian dan sikap mental, penguasaan ilmu dan teknologi, serta profesionalisme dan kompetensi yang ke semuanya dijiwai oleh nilai-nilai religius sesuai dengan agamanya. Dengan kata lain, pengembangan sumber daya manusia di Indonesia meliputi pengembangan kecerdasan akal (IQ), kecerdasan sosial (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ).[28]

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

1.      Kependudukan merupakan hal-hal yang berhubungan dengan struktur, jumlah, jenis kelamin, umur, perkawinan, kehamilan, kelahiran, kematian dan lain-lain hingga ketahanan yang berhubungan dengan ekonomi, soisal, budaya serta politik.

2.      Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam suatu bangsa atau negara. Sumber daya manusia harus memadai, baik dilihat dari segi kuantitas maupun kualitas.

3.      Dalam kependudukan dapat diketahui jumlah penduduk dengan mengadakan sensus penduduk, survei penduduk, dan registrasi penduduk.

4.      Ada beberapa kebijakan beserta contoh dalam kependudukan dalam pemerintahan Indonesia, yaitu :

a.       Kebijakan yang mempengaruhi variabel-variabel kependudukan, contoh : program KB.

b.      Kebijakan yang menanggapi perubahan-perubahan dalam bidang kependudukan, contoh : pembukaan lapangan kerja baru seluas-luasnya.

c.       Kebijakan yang mempengaruhi variabel-variabel kependudukan dapat bersifat :

Langsung, contoh : pelayanan KB yang secara langsung mempengaruhi besarnya penduduk dengan tujuan menurunkan kelahiran.

Tidak langsung, contoh : membatasi pemberian tunjangan beras bagi para pegawai dimana tunjangan hanya diberikan untuk pegawai yang bersangkutan, pasangannya, dan untuk maksimun 3 orang anak kandung.

DAFTAR PUSTAKA

Annisa, Fadli. 2006. Kebijakan Penduduk. Diakses dari https://www.scribd.com/doc/53171059/KEBIJAKAN-PENDUDUK, pada tanggal 17 Mei 2016 pukul 16.36.

Hadi, Sofyan. 2015. Pengertian Sumber Daya Manusia Menurut Para Ahli. Diakses dari http://www.satujam.com/sumber-daya-manusia/, Pada tanggal 14 Mei 2016 pukul 23.33.

Khakim, Lukman. 2015. Cara Menghitung Jumlah Penduduk. Diakses dari http://www.dunsarware.com/2015/08/cara-menghitung-jumlah-penduduk.html, pada tanggal 15 Mei 2016 pukul 00.25.

Luthfita, Rianha. 2014. Upaya Peningkatan Sumber Daya Manusia. Diakses dari https://lutfitariana.com/pengetahuan/upaya-peningkatan-sumber-daya-manusia/, pada tanggal 6 Juni 2016 pukul 10.56.

Okhawa. 2014. Makalah Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pendidikan. Diakses dari http://www.davishare.com/2015/01/makalah-pengembangan-sumber-daya.html, pada tanggal 26 Mei 2016 pukul 20.50.

Panjaitan, Liston. 2013. Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Kepadatan Penduduk. Diakses dari http://listonpanjaitanuntukindonesia.blogspot.co.id/2013/05/peran-pemerintah-dalam-penanggulangan.html, pada tanggal 26 Mei 2016 pukul 22.11.

Pernomo, Juli. 2003. Kebijakan Kependudukan. Diakses dari https://prezi.com/v-u_tujnqfy7/kelompok-7-kebijakan-kependudukan/, pada tanggal 17 Mei 2016 pukul 16.19.

Pemerintah Indonesia & BPS. 2016. Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia Menguatirkan, Ungkap BKKBN. Diakses dari http://www.indonesia-investments.com/id/berita/berita-hari-ini/laju-pertumbuhan-penduduk-indonesia-menguatirkan-ungkap-bkkbn/item5980, pada tanggal 17 Mei 2016 pukul 16.09. 

Raha, Septian. 2016. Makalah Sumber Daya Manusia. Diakses http://www.academia.edu/6194409/MAKALAH_SUMBER_DAYA_MANUSIA, pada tanggal 15 Mei 2016 pukul 13.41.

Soran. 2015. Pengertian Kependudukan Dan Lingkungan Serta Hubungannya. Diakses dari http://www.pengertianku.net/2015/12/pengertian-kependudukan-dan-lingkungan.html, pada tanggal 14 Mei 2016 pukul 19.55.

2014. 5 Pengertian Sumber Daya Manusia Menurut Para Ahli. Diakses dari http://humancapitaljournal.com/pengertian-sumber-daya-manusia/, pada tanggal 14 Mei 2016 pukul 23.48. 

2015. Pengertian Pembangunan Ekonomi, Dampak Positif dan Negatif. Diakses dari http://www.artikelsiana.com/2015/09/pembangunan-ekonomi-dampak-positif-negatif.html, pada tanggal 15 Mei 2016 pukul 01.49.

---

[1] Okhawa, dalam kohama, “Makalah Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pendidikan”, diakses dari http://www.davishare.com/2015/01/makalah-pengembangan-sumber-daya.html, pada tanggal 26 Mei 2016 pukul 20.50   

[2] Ibid

[3] Ibid

[4] Soran, “Pengertian Kependudukan dan Lingkungan serta Hubungannya”, diakses dari http://www.pengertianku.net/2015/12/pengertian-kependudukan-dan-lingkungan.html, pada tanggal 14 Mei 2016 pukul 19.55

[5] Ibid

[6] Ibid

[7] Ibid

[8] Sofyan Hadi, “Pengertian Sumber Daya Manusia Menurut Para Ahli”, diakses dari http://www.satujam.com/sumber-daya-manusia/, pada tanggal 14 Mei 2016 pukul 23.33

[9] “5 Pengertian Sumber Daya Manusia Menurut Para Ahli”, diakses dari http://humancapitaljournal.com/pengertian-sumber-daya-manusia/, pada tanggal 14 Mei 2016 pukul 23.48 

[10] Lukman Khakim, “Cara Menghitung Jumlah Penduduk”, diakses dari http://www.dunsarware.com/2015/08/cara-menghitung-jumlah-penduduk.html, pada tanggal 15 Mei 2016 pukul 00.25

[11] Pemerintah Indonesia & BPS, “Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia Menguatirkan, Ungkap BKKBN”, diakses dari http://www.indonesia-investments.com/id/berita/berita-hari-ini/laju-pertumbuhan-penduduk-indonesia-menguatirkan-ungkap-bkkbn/item5980, pada tanggal 17 Mei 2016 pukul 16.09 

[12] Ibid

[13] Ibid

[14] Juli pernomo, “KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN”, diakses dari https://prezi.com/v-u_tujnqfy7/kelompok-7-kebijakan-kependudukan/, pada tanggal 17 Mei 2016 pukul 16.19

[15] Fadli Annisa, “KEBIJAKAN PENDUDUK” diakses dari https://www.scribd.com/doc/53171059/KEBIJAKAN-PENDUDUK, pada tanggal 17 Mei 2016 pukul 16.36

[16] “Pengertian Pembangunan Ekonomi, Dampak Positif dan Negatif”, diakses dari http://www.artikelsiana.com/2015/09/pembangunan-ekonomi-dampak-positif-negatif.html, pada tanggal 15 Mei 2016 pukul 01.49

[17] Septian Raha, “Makalah Sumber Daya Manusia”, diakses http://www.academia.edu/6194409/MAKALAH_SUMBER_DAYA_MANUSIA, pada tanggal 15 Mei 2016 pukul 13.41

[18] Ibid

[19] Ibid

[20] Ibid

[21] Ibid

[22] Ibid

[23] Ibid

[24] Ibid

[25] Ibid

[26] Ibid

[27] Liston Panjaitan, “Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Kepadatan Penduduk”, diakses dari http://listonpanjaitanuntukindonesia.blogspot.co.id/2013/05/peran-pemerintah-dalam-penanggulangan.html, pada tanggal 26 Mei 2016 pukul 22.11

[28] Rianha luthfita, ”Upaya Peningkatan Sumber Daya Manusia”, diakses dari https://lutfitariana.com/pengetahuan/upaya-peningkatan-sumber-daya-manusia/, pada tanggal 6 Juni 2016 pukul 10.56